Ilustrasi, sumber foto: TEMPO/M Taufan Rengganis
Gila Kiu - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta, mengkritik cara pemerintah menggelar vaksinasi massal. Pasalnya, di beberapa daerah muncul antrian dan keramaian baru. Padahal, dengan banyaknya mutasi baru varian Delta, keramaian warga harus dihindari.
Ketimbang melakukan vaksinasi massal di tempat terbuka seperti Gelanggang Olah Raga (GOR) atau stadion, vaksin COVID-19 dapat diberikan di fasilitas kesehatan yang sudah tersebar di seluruh Indonesia.
“Indonesia memiliki lebih dari 20 ribu layanan kesehatan, dari klinik pratama hingga rumah sakit. Tetapi, pada faktanya peran klinik ini malah belum dioptimalkan,” kata Sukamta melalui pesan singkat, Senin (28/6/2021).
Dia menambahkan, dengan mengoptimalkan lebih dari 8.000 klinik primer, dapat dilakukan 200 vaksinasi yang akan menyebabkan peningkatan vaksinasi menjadi 2 juta. Vaksinasi tetap bisa diberikan tanpa memicu kerumunan baru.
“Sementara, proses vaksinasi yang dilakukan pemerintah saat ini masih tak efektif, birokratis, seremonial dan ada pihak-pihak yang ingin tampil dalam vaksinasi,” ujarnya lagi.
Lalu, apakah sudah ditemukan klaster baru COVID-19 dari vaksin?
Antrian tidak bisa dihindari tapi protokol kesehatan harus dijaga
Relawan COVID-19, Tirta Mandira Hudhi mengatakan, di satu sisi banyaknya antrian masyarakat justru menunjukkan antusiasme masyarakat yang besar untuk divaksinasi. Sayangnya, hal ini tidak diikuti oleh jumlah pemberi vaksin yang sama. Jadi, proses vaksinasi bisa lambat.
Dampak lainnya, akhirnya terjadi penumpukan dan kerumunan orang ketika ingin divaksinasi. “Antrean itu harus diimbangi dengan pengaturan yang ketat. Jangan sampai antrean (vaksinasi) malah tidak mengindahkan edukasi yang kita gembar-gemborkan selama ini yaitu 5M,” kata Tirta melalui pesan singkat hari ini.
Ia juga mengingatkan bahwa penularan virus corona sangat mungkin terjadi di keramaian. Apalagi sekarang mutasi baru Delta mendominasi penularan virus di Tanah Air.
"Virus corona itu kan tidak membedakan kerumunan A atau kerumunan B. Di mana ada keramaian ya di situ ada risiko," katanya.
Ia juga menyadari tidak mudah menambah jumlah vaksinator. Jadi satu-satunya cara untuk mencegah munculnya klaster dalam kegiatan vaksinasi massal adalah dengan mengaturnya secara tertib.
Klaster vaksinasi sudah terjadi di India
Sementara menurut ahli epidemiologi dari Griffith University, Brisbane, Australia, Dicky Budiman, telah muncul klaster vaksinasi di India. Ia juga yakin klaster seperti itu sudah ada di Indonesia, namun penelusurannya tidak mudah.
"Oleh sebab itu, vaksinasi tetap penting tapi jangan malah menimbulkan masalah baru. Selesaikan lah masalah tanpa masalah lagi," kata Dicky melalui pesan suara hari ini.
Ia juga mendukung pemberian vaksin kepada anak-anak, namun vaksinasi harus diatur. Salah satu poin vaksinasi dapat dilakukan di sekolah.
“Misalnya per angkatan, kelas I dulu. Keesokan harinya kelas II. Orang tua pun harus dilibatkan dan memastikan agar lokasi vaksinasi tidak penuh,” ujarnya lagi.
Kantor DPP PKS siap dijadikan titik vaksinasi untuk bisa mencapai target 2 juta per hari
Sementara itu, untuk membantu mendongkrak angka vaksinasi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengklaim kantor DPP siap dijadikan titik untuk pemberian vaksin COVID-19. Ia memastikan kantor PKS di tingkat provinsi dan kabupaten se-Indonesia bisa dijadikan titik vaksinasi.
“Percepatan vaksinasi ini sangat mendesak karena masih banyak pihak dan sektor penting lainnya yang belum terjangkau vaksinasi,” kata Ketua DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial, Netty Prasetiyani Aher dalam keterangan tertulis hari ini.
Berdasarkan data yang dilansir Satuan Tugas Penanganan COVID-19, jumlah individu yang divaksinasi per hari hanya 304.135. Dengan demikian, akumulasi penerima vaksin dosis pertama baru mencapai 27.419.898. Angka ini sangat jauh dari target Presiden Joko Widodo yang ingin mendapatkan 2 juta vaksinasi per hari.
Sementara itu, vaksinasi diperlukan untuk mengurangi jumlah kematian akibat COVID-19. Oleh karena itu, Netty mendorong pemerintah untuk berkolaborasi dengan berbagai elemen.
“Pemerintah dapat bekerja sama dengan banyak pihak, termasuk dengan partai politik untuk merealisasikan target,” ujarnya lagi.
Ia menyadari bahwa dalam situasi sulit seperti saat ini, prinsip yang harus dikedepankan adalah saling membantu dan mengingatkan. Ini bukan lagi tentang oposisi atau koalisi.
0 Komentar